JAKARTA- Seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia yang selama ini kebanyakan menggunakan sistem "open dumping" harus ditutup dan diganti dengan TPA sistem "sanitary landfill".

"Hal itu amanat UU no 18/2008 tentang Pengelolaan sampah dan harus sudah dilaksanakan pada 2013," kata Perekayasa Teknik Lingkungan BPPT Henky Sutanto di Jakarta, Rabu.  TPA "open dumping", menurut dia, hanya sekedar menampung sampah dari berbagai tempat tanpa pengolahan, sementara itu sistem "sanitary landfill" mensyaratkan sejumlah pengolahan sehingga memenuhi persyaratan lingkungan dan kesehatan.

Ia mengakui, ketentuan yang mengharuskan sekitar 460 TPA di Indonesia harus menggunakan sistem "sanitary landfill" pada 2013 cukup berat bagi pemerintah daerah berhubung 1 ha TPA baru dengan sistem ini membutuhkan anggaran sampai Rp5 miliar.

Namun demikian TPA dengan "sanitary landfill", urainya, memiliki banyak manfaat asalkan dibangun khusus dengan sistem "reusable", dapat digunakan lagi. "Proyek percontohannya sudah dibangun di Kabupaten Bangli di Bali. TPA Sarbagita ini dibangun dengan sistem sanitary landfill basah yang sesuai dengan iklim di Indonesia," katanya.

TPA di Bangli, urainya, menggunakan kompos sebagai penutup sampah di mana kompos dihasilkan dari kegiatan 3R (reduce, reuse, dan recycle) sampah itu sendiri dan "landfillmining".

"TPA sanitary landfill yang ada beberapa di Indonesia selama ini sistem kering dan mensyaratkan ditutup tanah, namun mencari pasokan tanah bukan suatu yang mudah, sehingga TPA tersebut akhirnya menjadi sekedar open dumping," katanya.

Teknologi reusable sanitary landfill ini selain aman juga dijamin untuk seterusnya ("sustainable") sehingga tidak perlu berpindah-pindah lokasi terus dan tidak menghasil air lindi dan gas "landfill" yang berbahaya pada lingkungan. "Air lindi itu diresirkulasi untuk mempercepat proses degradasi sampah organik sehingga landfill gas semakin besar produksinya dalam waktu yang lebih singkat. Selama menunggu gas habis permukaan tanah bisa dimanfaatkan petani menanam serewangi. Dan ketika gas habis lalu dilakukan landfillmining yang menghasilkan kompos untuk menutup tanah," katanya.

UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lanjut dia, juga mengamanatkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki TPA, karena jika tidak, hal itu berarti pelanggaran hukum. "TPA merupakan prasarana dasar suatu kawasan berpenduduk, di mana produksi sampah setiap orang setidaknya mencapai setengah kg per hari," katanya. (dew)